Pada masa awal setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kekuasaan Presiden dianggap sangat luas. Menurut Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR. Pada awaktu itu lembaga negara yang ada selain Presiden adalah Wakil Presiden dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Dengan demikian, Presiden dapat menjalankan kekuasaannya seluas-luasnya tanpa diimbangi dan diawasi oleh lembaga negara yang lain.
Sjahrir merasa tidak puas terhadap sistem kabinet presidensial berusaha memengaruhi anggota KNIP lainnya untuk mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta agar memberi status Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada KNIP. Akibat desakan Sjahrir tersebut, KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 1945 Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif, ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) akhirnya dibentuknya dan diketuai oleh Sutan Sjahrir dan wakilnya Amir Syarifuddin.
Pada tanggal 11 November 1945 BP-KNIP mengusulkan agar menteri-menteri bertanggung jawab kepada BP-KNIP. Usulan itu dituangkan dalam Pengumuman BP-KNIP No. 5 Tahun 1945. Ternyata usulan ini disetujui Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945. Akibat keluarriya maklumat pemerintah ini kabinet presidensial di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno segera meletakkan jabatan dan digantikan oleh kabinet parlementerdi bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir bertanggung jawab kepada BP-KNIP.
Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang Perubahan Otoritas KNIP dan Pengaruhnya. Semoga postingan ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan sumber literatur untuk mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.
Artikel Paling Populer :
- Pengertian OPEC, Tujuan, Sejarah dan Anggota OPEC… Pengertian OPEC, Tujuan, Sejarah dan Anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Lengkap – OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) atau dalam bahasa Indonesia berarti Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak…
- PPKI: Sejarah, Tugas, Sidang, dan Tokohnya PPKI memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu lembaga paling penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum dibentuknya lembaga ini, sudah terlebih dahulu dibentuk lembaga yang dinamakan BPUPKI yang dibentuk…
- Perjanjian Linggarjati : Latar Belakang, Waktu,… Sejarah Perjanjian Linggarjati – Apa itu perjanjian Linggarjati? Apa isi dari perjanjian Linggarjati? Dimana perjanjian Linggarjati? Kapan dilaksanakan Perjanjian Linggarjati? Siapa tokoh dalam Perjanjian Linggarjati? Agar lebih memahaminya, kali ini kita…
- Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri, Negara Yang… Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri, Negara Yang Menganut, Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal Lengkap – Demokrasi liberal atau demokrasi kontitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara umum, demokrasi liberal adalah…
- Masa Orde Baru : Pengertian, Sejarah, Kebijakan,… Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Masa Orde Baru? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Masa Orde Baru Orde berasal dari bahasa Latin yaitu kata “ordo”…
- Sejarah Lengkap BPUPKI, Pengertian, Tujuan, Anggota,… Sejarah Lengkap BPUPKI, Pengertian, Tujuan, Anggota, Tugas dan Sidang BPUPKI – Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI (Dokuritsu Junbii Chosakai) merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah pendudukan…
- Pemerintah Daerah Kali ini akan membahas mengenai Pemerintah Daerah. Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Pemerintah Daerah? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah merupakan…
- Pengertian Gerakan Non Blok, Sejarah, Latar… Pengertian Gerakan Non Blok, Sejarah, Latar Belakang, Pendiri, Tujuan dan Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GBN) Lengkap – Non-Aligned Movement (NAM) atau yang kita lebih kenal dengan nama Gerakan Non…
- Materi dan Soal Bahasa Inggris 'Government' Kelas 6 SD Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi government atau dalam bahasa indonesianya adalah pemerintahan. Di suatu tempat tinggal atau daerah pasti memiliki sebuah struktur kenegaraan yang diisi mulai…
- Kemenangan Indonesia Melawan Penjajah Pertempuran Ambarawa merupakan aksi rakyat melawan pasukan sekutu yang terjadi di Ambarawa. Pada akhirnya, rakyat Indonesia berhasil menang dan memukul mundur pasukan sekutu. Tetapi dalam prosesnya, perlawanan yang dilakukan tidaklah…
- Pengertian Bank Indonesia, Sejarah, Fungsi, Tugas,… Pengertian Bank Indonesia, Sejarah, Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Bank Indonesia (BI) Lengkap – Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, bank ini bernama…
- 20 Pengertian Negara Menurut Para Ahli dan Unsur… Mengetahui Pengertian Dari Negara Menurut Pendapat Para Ahli dan Unsur-unsur Negara Negara merupakan tempat dimana sekumpulan orang menemapati suatu wilayah dengan sistem organisasi di atur oleh pemerintah negara yang sah…
- Pengertian Trikora dan 3 Isi Trikora (Tri Komando Rakyat) Pengertian, Tujuan, Latar Belakang Trikora dan 3 Isi Trikora (Tri Komando Rakyat) Terlengkap – Berbagai usaha dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat mulai dari militer dengan…
- NKRI Adalah Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah NKRI? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian NKRI NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan suatu negara kesatuan yang berupa republik…
- 4 Tahap Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara Sesaat pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, lembaga/badan negara yang seharusnya dimiliki oleh suatu negara merdeka belum dimiliki oleh negara Indonesia. Lembaga/badan negara yang dimaksud di sini adalah kepala pemerintahan,…
- Pengertian Devaluasi, Tujuan, Penyebab, Dampak dan… Pengertian Devaluasi, Tujuan, Penyebab, Dampak dan Contoh Kasus Devaluasi Di Indonesia Lengkap – Devaluasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya…
- Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri, Negara Yang… Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri, Negara Yang Menganut, Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal Lengkap – Demokrasi liberal atau demokrasi kontitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara umum, demokrasi liberal adalah…
- Pengertian Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP),… Pengertian Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Anggota, Wewenang, Badan Pekerja dan Maklumat Wakil Presiden Lengkap – Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Central Indonesian National Committee adalah badan yang dibentuk berdasarkan…
- Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Latar… Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Tokoh Perjanjian Renville, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville – Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di…
- Pengertian Sistem 2 Kamar Pengertian Sistem 2 Kamar Sistem parlemen dengan dua kamar yakni kebalikan dari sistem satu kamar di mana ada pembagian badan legislatif laksana kamar kesatu yang biasa dinamakan dengan first chamber…