Arti Dekonsentrasi

Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Dekonsentrasi? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini.

Pengertian Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan sebuah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan.

Dasar hukum yang dapat mengatur dekonsentrasi tercantum dalam PERMEN Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi.

Dekonsentrasi ini juga sebuah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

---

Pengertian Dekonsentrasi Menurut Para Ahli

1. Walfer

Dekosentrasi ialah suatu pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi.

2. Rondinelli

Dekosentrasi yaitu sebuah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administratif kepada cabang departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah.

3. Mudrajat Kuncoro

Dekonsentrasi yakni segala pendelegasian wewenang atas fungsi–fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal diluar kantor pusat.

Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi belaka bukan wewenang politis. Wewenang politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

4. UU Nomor 32 Tahun 2004

Dekosentrasi merupakan berbagai semua pelimpahan wewenang pemerintahan oleh kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wialyah tertentu.

Baca Juga : Otonomi Daerah

Ciri-Ciri Dekonsentrasi

• Yaitu sebuah penyerahan kewenangan.
• Pelimpahan wewenang dilakukan dengaan secara vertikal, misalnya dari Presiden kepada Gubernur.
• Pihak yang dilimpahkan wewenang itu berstatus mewakili yang memiliki wewenang sehingga tidak memegang tanggungjawab sendiri.

Tujuan Dekonsentrasi

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan tentunya membutuhkan tingkan efisiensi dan efektivitas yang baik.

Dengan melimpahkan wewenang tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik.

2. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum

Pembangunan dan pelayanan kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

Oleh karena itu, pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk bidang administratif akan lebih mudah melaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepentingain publik.

3. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka proses komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara akan dapat dilakukan dengan baik.

4. Menjaga Keharmonisan Pembangunan Nasional

Pembangunan di setiap daerah dapat terlaksana dengan baik bila terjalin keharmonisan dan keselarasan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan begitu, pemerataan pembangunan di setiap daerah akan terlaksana secara berkesinambungan.

5. Menjaga Keutuhan NKRI

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata di setiap daerah merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang harus dilaksanakan pemerintah pusat.

Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial antar daerah yang pada akhirnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.

Contoh Asas Dekonsentrasi

• Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
• Pelayanan pajak di setiap daerah
• Penyelenggaraan dinas perhubungan
• Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES pada gubernur

Kelebihan Asas Dekonsentrasi

• Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan bisa mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
• Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi bisa membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan lewat aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat.
• Memungkinkan adanya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyat.
• Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah bisa mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi
• Bisa menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

Kelemahan Asas Dekonsentrasi

• Koordinasi semakin sulit karena struktur pemerintahan bertambah kompleks.
• Keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu.
• Mendorong timbulnya fanatisme daerah.
• Keputusan yang diambil relatif lama.
• Biaya yang dibutuhkan besar.

Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai Arti Dekonsentrasi . Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. Terima Kasih.