Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Dekonsentrasi? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini.
Pengertian Dekonsentrasi
Dekonsentrasi merupakan sebuah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan.
Dasar hukum yang dapat mengatur dekonsentrasi tercantum dalam PERMEN Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi.
Dekonsentrasi ini juga sebuah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Pengertian Dekonsentrasi Menurut Para Ahli
1. Walfer
Dekosentrasi ialah suatu pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi.
2. Rondinelli
Dekosentrasi yaitu sebuah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administratif kepada cabang departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah.
3. Mudrajat Kuncoro
Dekonsentrasi yakni segala pendelegasian wewenang atas fungsi–fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal diluar kantor pusat.
Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi belaka bukan wewenang politis. Wewenang politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
4. UU Nomor 32 Tahun 2004
Dekosentrasi merupakan berbagai semua pelimpahan wewenang pemerintahan oleh kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wialyah tertentu.
Baca Juga : Otonomi Daerah
Ciri-Ciri Dekonsentrasi
- Yaitu sebuah penyerahan kewenangan.
- Pelimpahan wewenang dilakukan dengaan secara vertikal, misalnya dari Presiden kepada Gubernur.
- Pihak yang dilimpahkan wewenang itu berstatus mewakili yang memiliki wewenang sehingga tidak memegang tanggungjawab sendiri.
Tujuan Dekonsentrasi
1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan tentunya membutuhkan tingkan efisiensi dan efektivitas yang baik.
Dengan melimpahkan wewenang tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik.
2. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum
Pembangunan dan pelayanan kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.
Oleh karena itu, pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk bidang administratif akan lebih mudah melaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepentingain publik.
3. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda.
Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka proses komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara akan dapat dilakukan dengan baik.
4. Menjaga Keharmonisan Pembangunan Nasional
Pembangunan di setiap daerah dapat terlaksana dengan baik bila terjalin keharmonisan dan keselarasan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dengan begitu, pemerataan pembangunan di setiap daerah akan terlaksana secara berkesinambungan.
5. Menjaga Keutuhan NKRI
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata di setiap daerah merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang harus dilaksanakan pemerintah pusat.
Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial antar daerah yang pada akhirnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.
Contoh Asas Dekonsentrasi
- Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- Pelayanan pajak di setiap daerah
- Penyelenggaraan dinas perhubungan
- Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES pada gubernur
Kelebihan Asas Dekonsentrasi
- Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan bisa mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
- Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi bisa membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan lewat aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat.
- Memungkinkan adanya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyat.
- Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah bisa mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi
- Bisa menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.
Kelemahan Asas Dekonsentrasi
- Koordinasi semakin sulit karena struktur pemerintahan bertambah kompleks.
- Keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu.
- Mendorong timbulnya fanatisme daerah.
- Keputusan yang diambil relatif lama.
- Biaya yang dibutuhkan besar.
Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai Arti Dekonsentrasi . Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. Terima Kasih.
Artikel Paling Populer :
- Pengertian Ekonomi Kerakyatan, Ciri, Tujuan,… Pengertian Ekonomi Kerakyatan, Ciri, Tujuan, Kelebihan Dan Kekurangan Ekonomi Kerakyatan Lengkap – Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian dimana pelaksanaan, pengawasan dan hasil dari kegiatan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. pengertian…
- Tanggal 1 Agustus 1943, pemerintahan Jepang… Tanggal 1 Agustus 1943, pemerintahan Jepang mengeluarkan pengumuman saiko shikikan yang berisikan... A. Berita Jepang B. Rencana menggabungkan orang-orang Indonesia C. Anjuran pemerintah jepang kepada penduduk Indonesia untuk mengikuti kerja…
- Pengertian Software Menurut Para Ahli Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Software? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Software Menurut Para Ahli 1. Wilman dan Riyan Software ialah seperangkat operasi kerja…
- Pengertian Kebijakan Moneter, Tujuan, Fungsi, Jenis… Pengertian Kebijakan Moneter, Tujuan, Fungsi, Jenis, Instrumen, dan Contoh Kebijakan Moneter Lengkap – Secara umum, Kebijakan Moneter adalah kebijakan atau langkah yang diambil pemerintah melalui bank sentral (di Indonesia yakni Bank…
- Pengertian Agunan (Jaminan), Tujuan, Asas dan Jenis… Pengertian Agunan (Jaminan), Tujuan, Asas dan Jenis Agunan (Jaminan) Terlengkap – Umumnya, pengajuan kredit/pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan debitur (nasabah) kepada lembaga keuangan disertai dengan penyerahan agunan (jaminan) berupa asset milik…
- Pengertian AFNEI, Sejarah, Tugas dan Tujuan AFNEI di… Pengertian AFNEI, Sejarah, Tugas dan Tujuan AFNEI di Indonesia Lengkap – AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) adalah pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia II untuk melucuti…
- Pengertian Kolonialisme, Tujuan, Macam dan Dampak… Pengertian Kolonialisme, Tujuan, Macam dan Dampak Kolonialisme Terlengkap – Kolonialisme atau Penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain namun masih tetap berhubungan dengan…
- NKRI Adalah Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah NKRI? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian NKRI NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan suatu negara kesatuan yang berupa republik…
- PPKI: Sejarah, Tugas, Sidang, dan Tokohnya PPKI memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu lembaga paling penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum dibentuknya lembaga ini, sudah terlebih dahulu dibentuk lembaga yang dinamakan BPUPKI yang dibentuk…
- Domain Adalah Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Domain? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Domain Domain merupakan sebuah nama unik untuk mengidentifikasi suatu server komputer (seperti web…
- Pengertian Birokrasi Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Birokrasi? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Birokrasi Birokrasi berasal dari kata “Bureaucracy” yang artinya sebagai sebuah organisasi yang mempunyai…
- Pengertian Surat Edaran, Fungsi, Jenis, Bagian dan… Pengertian Surat Edaran, Fungsi, Jenis, Bagian dan Contoh Surat Edaran Terlengkap – Surat edaran adalah surat yang berisi pemberitahuan resmi dalam instansi, lembaga atau organisasi. Atau lebih jelasnya, definisi surat edaran…
- Masa Orde Baru : Pengertian, Sejarah, Kebijakan,… Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Masa Orde Baru? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Masa Orde Baru Orde berasal dari bahasa Latin yaitu kata “ordo”…
- Pengertian Sistem Ekonomi Campuran, Sejarah, Ciri,… Pengertian Sistem Ekonomi Campuran, Sejarah, Ciri, Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran Lengkap – Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan gabungan antar sistem ekonomi pasar (liberal) dan sistem…
- Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Latar… Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Tokoh Perjanjian Renville, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville – Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di…
- Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Aplikasi? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli 1. Harip Santoso Aplikasi merupakan sebuah kelompok file (form,…
- Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Latar… Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Tokoh Perjanjian Renville, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville – Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di…
- Pengertian Hukum Kesehatan: Asas, Tujuan, hingga Hak… Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu juga diterapkan aturan yang dapat meyakinkan pihak-pihak yang…
- Pengertian Nagari – Sejarah, Koto, Rukun, Syarat,… Pengertian Nagari – Sejarah, Koto, Rukun, Syarat, Syiar, Tugas, Pemekaran, Para Ahli : Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang…
- Hak Oktroi VOC dan Pengaruhnya di Indonesia Hak Oktroi VOC – Pada masa awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, ada satu organisasi perdagangan yang mempunyai kekuasaan super besar yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Nantinya, organisasi ini dikenal sebagai…