Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Dekonsentrasi? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini.
Pengertian Dekonsentrasi
Dekonsentrasi merupakan sebuah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan.
Dasar hukum yang dapat mengatur dekonsentrasi tercantum dalam PERMEN Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi.
Dekonsentrasi ini juga sebuah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Pengertian Dekonsentrasi Menurut Para Ahli
1. Walfer
Dekosentrasi ialah suatu pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi.
2. Rondinelli
Dekosentrasi yaitu sebuah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administratif kepada cabang departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah.
3. Mudrajat Kuncoro
Dekonsentrasi yakni segala pendelegasian wewenang atas fungsi–fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal diluar kantor pusat.
Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi belaka bukan wewenang politis. Wewenang politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
4. UU Nomor 32 Tahun 2004
Dekosentrasi merupakan berbagai semua pelimpahan wewenang pemerintahan oleh kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wialyah tertentu.
Baca Juga : Otonomi Daerah
Ciri-Ciri Dekonsentrasi
- Yaitu sebuah penyerahan kewenangan.
- Pelimpahan wewenang dilakukan dengaan secara vertikal, misalnya dari Presiden kepada Gubernur.
- Pihak yang dilimpahkan wewenang itu berstatus mewakili yang memiliki wewenang sehingga tidak memegang tanggungjawab sendiri.
Tujuan Dekonsentrasi
1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan tentunya membutuhkan tingkan efisiensi dan efektivitas yang baik.
Dengan melimpahkan wewenang tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik.
2. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum
Pembangunan dan pelayanan kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.
Oleh karena itu, pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk bidang administratif akan lebih mudah melaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepentingain publik.
3. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda.
Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka proses komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara akan dapat dilakukan dengan baik.
4. Menjaga Keharmonisan Pembangunan Nasional
Pembangunan di setiap daerah dapat terlaksana dengan baik bila terjalin keharmonisan dan keselarasan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dengan begitu, pemerataan pembangunan di setiap daerah akan terlaksana secara berkesinambungan.
5. Menjaga Keutuhan NKRI
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata di setiap daerah merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang harus dilaksanakan pemerintah pusat.
Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial antar daerah yang pada akhirnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.
Contoh Asas Dekonsentrasi
- Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- Pelayanan pajak di setiap daerah
- Penyelenggaraan dinas perhubungan
- Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES pada gubernur
Kelebihan Asas Dekonsentrasi
- Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan bisa mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
- Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi bisa membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan lewat aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat.
- Memungkinkan adanya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyat.
- Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah bisa mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi
- Bisa menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.
Kelemahan Asas Dekonsentrasi
- Koordinasi semakin sulit karena struktur pemerintahan bertambah kompleks.
- Keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu.
- Mendorong timbulnya fanatisme daerah.
- Keputusan yang diambil relatif lama.
- Biaya yang dibutuhkan besar.
Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai Arti Dekonsentrasi . Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. Terima Kasih.
Artikel Paling Populer :
- Sistem tanam paksa di Indonesia yang diperkenalkan… Sistem tanam paksa di Indonesia yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch membuat rakyat Indonesia..... A. Mengenal macam-macam tanaman baru B. Hidup bersyukur dan bahagia dari tanaman yang…
- Pengertian Federasi Dan Konfederasi – Perbedaan,… Pengertian Federasi Dan Konfederasi – Perbedaan, Kelebihan, Kekurangan, Kesatuan, Contoh : Federasi, dari bahasa Belanda, federasi berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang berarti “kesepakatan”. Konfederasi adalah bentuk persatuan antara negara-negara merdeka…
- Tanggal 1 Agustus 1943, pemerintahan Jepang… Tanggal 1 Agustus 1943, pemerintahan Jepang mengeluarkan pengumuman saiko shikikan yang berisikan... A. Berita Jepang B. Rencana menggabungkan orang-orang Indonesia C. Anjuran pemerintah jepang kepada penduduk Indonesia untuk mengikuti kerja…
- Museum : Pengertian, Sejarah, Fungsi dan Jenisnya Terlengkap Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Museum? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Museum Secara etimologis museum berasal dari bahasa Yunani klasik. Dalam bahasa Yunani Klasik…
- Pengertian Delegasi Delegasi adalah perwakilan atau utusan untuk proses perdamaian dan penunjukan langsung mengirimnya ke salah satu wakil dari kelompok atau lembaga. Delegasi menurut Hukum Perdata adalah penyerahan oleh yang berutang kepada…
- Peran PBB Dalam Hak Asasi Manusia Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama dalam mendirikan PBB. Kekejaman, serta genosida pada Perang Dunis II mengakibatkan adanya konsensus bahwa organisasi baru ini harus dapat bekerja untuk dapat mencegah…
- 20 Pengertian Negara Menurut Para Ahli dan Unsur… Mengetahui Pengertian Dari Negara Menurut Pendapat Para Ahli dan Unsur-unsur Negara Negara merupakan tempat dimana sekumpulan orang menemapati suatu wilayah dengan sistem organisasi di atur oleh pemerintah negara yang sah…
- 16 Pengertian Bimbingan dan Konseling Menurut Para… Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Bimbingan dan Konseling? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Bimbingan dan Konseling Menurut Para Ahli 1. Tohirin Bimbingan dan Konseling…
- Sistem Pemerintahan Presidensial Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Sistem Pemerintahan Presidensial? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem pemerintahan presidensial yang disebut juga dengan sebuah…
- Dampak-Dampak Kebijakan Pemerintah Penduduk Jepang… Dalam masa penduduk Jepang yang singkat itu telah memberikan dampak positif dan juga dampak negative bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Berikut dampak dari kebijakan pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Dampak…
- Hak Oktroi VOC dan Pengaruhnya di Indonesia Hak Oktroi VOC – Pada masa awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, ada satu organisasi perdagangan yang mempunyai kekuasaan super besar yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Nantinya, organisasi ini dikenal sebagai…
- Pengertian Agunan (Jaminan), Tujuan, Asas dan Jenis… Pengertian Agunan (Jaminan), Tujuan, Asas dan Jenis Agunan (Jaminan) Terlengkap – Umumnya, pengajuan kredit/pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan debitur (nasabah) kepada lembaga keuangan disertai dengan penyerahan agunan (jaminan) berupa asset milik…
- Pengertian Ekonomi Kerakyatan, Ciri, Tujuan,… Pengertian Ekonomi Kerakyatan, Ciri, Tujuan, Kelebihan Dan Kekurangan Ekonomi Kerakyatan Lengkap – Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian dimana pelaksanaan, pengawasan dan hasil dari kegiatan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. pengertian…
- Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Aplikasi? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli 1. Harip Santoso Aplikasi merupakan sebuah kelompok file (form,…
- Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap… Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial di Indonesia telah membawakan dampak di berbagai sector kehidupan bangsa Indonesia antaralain adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh Terhadap Kehidpuan Ekonomi Kebijakan ekonomi pemerintah…
- Pengertian Nagari – Sejarah, Koto, Rukun, Syarat,… Pengertian Nagari – Sejarah, Koto, Rukun, Syarat, Syiar, Tugas, Pemekaran, Para Ahli : Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang…
- Pengertian Kolonialisme, Tujuan, Macam dan Dampak… Pengertian Kolonialisme, Tujuan, Macam dan Dampak Kolonialisme Terlengkap – Kolonialisme atau Penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain namun masih tetap berhubungan dengan…
- Sosialisasi Politik Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Sosialisasi Politik? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Sosialisasi Politik Sosialisasi politik merupakan suatu komponen utama dari sebuah sistem politik…
- Pengertian Hukum Kesehatan: Asas, Tujuan, hingga Hak… Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu juga diterapkan aturan yang dapat meyakinkan pihak-pihak yang…
- Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Latar… Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Tokoh Perjanjian Renville, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville – Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di…