Pengertian Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Anggota, Wewenang, Badan Pekerja dan Maklumat Wakil Presiden Lengkap – Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Central Indonesian National Committee adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai 15 Februari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo.
KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Anggota KNIP dan Wewenang KNIP
KNIP terdiri atas 137 anggota, dengan susunan pemimpin:
- Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua
- M. Sutardjo Kartohadikusumo – Wakil Ketua I
- Mr. J. Latuharhary – Wakil Ketua II
- Adam Malik – Wakil Ketua III
Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, wakil persiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi:
- KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).
- Berhubung gentingnya keadaan maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun hingga tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia.
Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP)
Berhubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih dikalangan anggota, dan bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP pada saat itu (BP-KNIP) dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang.
Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga kedudukan ketua diberikan kepada Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim.
Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim tersebut.
BP-KNIP tidak memiliki kantor tetap. Pada saat di Jakarta di Jl. Pejambon dan Jl. Cilacap (1945), saat di Cirebon di Grand Hotel Ribberink (1946), saat di Purworejo di Grand Hotel Van Laar (1947), dan waktu di Yogyakarta di Gedung Perwakilan Malioboro (1948-1950).
Para anggota BP-KNIP tercatat diantaranya yaitu Sutan Syahrir, Mohamad Natsir, Soepeno, Mr. Assaat Datuk Mudo, dr. Abdul Halim, Tan Leng Djie, Soegondo Djojopoespito, Soebadio Sastrosatomo, Soesilowati, Rangkayo Rasuna Said, Adam Malik, Soekarni, Sarmidi Mangunsarkoro, Ir. Tandiono Manoe, Nyoto, Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, Abdoel Moethalib Sangadji, Hoetomo Soepardan, Mr. A.M. Tamboenan, Mr. I Gusti Pudja, Mr. Lukman Hakim, Manai Sophiaan, Tadjudin Sutan Makmur, Mr. Mohamad Daljono, Sekarmadji Kartosoewirjo, Mr. Prawoto Mangkusasmito, Sahjar Tedjasoekmana, I.J. Kasimo, Mr. Kasman Singodimedjo, Maruto Nitimihardja, Mr. Abdoel Hakim, Hamdani, dan lain-lain.
Maklumat Wakil Presiden
Atas usulan KNIP, dalam sidang KNIP pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945, yang dalam diktumnya berbunyi:
“Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.”
Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu, mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Sidang-Sidang KNIP
KNIP telah melakukan beberapa sidang, diantaranya yaitu:
- Sidang Pleno ke-2 di Jakarta tanggal 16-17 Oktober 1945.
- Sidang Pleno ke-3 di Jakarta tanggal 25-27 November 1945.
- Kota Solo pada tahun 1946.
- Sidang Pleno ke-5 di Malang pada tanggal 25 Februari-6 Maret 1947.
- Yogyakarta tahun 1949.
Demikian artikel pembahasan tentang “Pengertian Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Anggota, Wewenang, Badan Pekerja dan Maklumat Wakil Presiden Lengkap“, semoga bermanfaat.
Artikel Paling Populer :
- Masa Orde Baru : Pengertian, Sejarah, Kebijakan,… Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Masa Orde Baru? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Masa Orde Baru Orde berasal dari bahasa Latin yaitu kata “ordo”…
- Pengertian Gerakan Non Blok, Sejarah, Latar… Pengertian Gerakan Non Blok, Sejarah, Latar Belakang, Pendiri, Tujuan dan Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GBN) Lengkap – Non-Aligned Movement (NAM) atau yang kita lebih kenal dengan nama Gerakan Non…
- Pengertian AFNEI, Sejarah, Tugas dan Tujuan AFNEI di… Pengertian AFNEI, Sejarah, Tugas dan Tujuan AFNEI di Indonesia Lengkap – AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) adalah pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia II untuk melucuti…
- Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Latar… Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Tokoh Perjanjian Renville, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville – Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di…
- Pengertian, Tujuan, Anggota, Tugas dan Sidang BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI (Dokuritsu Junbii Chosakai) merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada 1 Meret 1945 (adapula yang menyebutkan pada…
- Salah satu tujuan dari pergerakan nasional di… Salah satu tujuan dari pergerakan nasional di Indonesia adalah... A. Mencapai tujuan tertentu B. Menegakan kekuasaan politik C. Mencapai kemerdekaan tanah air dari penindasan penjajah D. Mewujudkan rasa kesatuan dan…
- Gagasan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Serta… Koordinasi antarkekuatan pergerakan di Indonesia pada awal abad ke-20 masih lemah. Keadaan itu menyebabkan pemerintah kolonial mudah menerapkan taktik pecah belah. Hal itu pun disadari oleh para pemimpin pergerakan, salah…
- Pengertian Demokrasi Terpimpin, Latar Belakang,… Pengertian Demokrasi Terpimpin, Latar Belakang Demokrasi Terpimpin, Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin dan Dampak Demokrasi Terpimpin Di Indonesia –Demokrasi Terpimpin atau Demokrasi Terkelola adalah sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otakrasi. Pemerintah negera dilegitmasi oleh pemilu yang…
- 4 Tahap Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara Sesaat pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, lembaga/badan negara yang seharusnya dimiliki oleh suatu negara merdeka belum dimiliki oleh negara Indonesia. Lembaga/badan negara yang dimaksud di sini adalah kepala pemerintahan,…
- Pengertian Trikora dan 3 Isi Trikora (Tri Komando Rakyat) Pengertian, Tujuan, Latar Belakang Trikora dan 3 Isi Trikora (Tri Komando Rakyat) Terlengkap – Berbagai usaha dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat mulai dari militer dengan…
- Sejarah Lengkap Pemberontakan Di Indonesia Setelah Merdeka Berbicara soal sejarah kemerdekaan Indonesia mungkin sangatlah panjang ceritanya. bagaimana tidak, Indonesia di jajah oleh belanda saja kurang lebihnya selama 350 tahun, belum lagi di tambah dengan 3,5 tahun di…
- Daftar Hari Hari Besar Nasional dan Internasional Terlengkap Daftar Hari Hari Nasional Indonesia dan Internasional – Belum lama ini kita memperingati Hari Ayah dan juga Hari Kesehatan yang ditetapkan sebagai Hari Besar dan penting di Indonesia. Ini menandakan bahwa…
- Pengertian Demokrasi Terpimpin, Latar Belakang,… Pengertian Demokrasi Terpimpin, Latar Belakang Demokrasi Terpimpin, Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin dan Dampak Demokrasi Terpimpin Di Indonesia – Demokrasi Terpimpin atau Demokrasi Terkelola adalah sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otakrasi. Pemerintah negera dilegitmasi oleh pemilu yang meskipun…
- Perjanjian Linggarjati : Latar Belakang, Waktu,… Sejarah Perjanjian Linggarjati – Apa itu perjanjian Linggarjati? Apa isi dari perjanjian Linggarjati? Dimana perjanjian Linggarjati? Kapan dilaksanakan Perjanjian Linggarjati? Siapa tokoh dalam Perjanjian Linggarjati? Agar lebih memahaminya, kali ini kita…
- Sejarah Berdirinya Budi Utomo, Pengertian, Tujuan,… Sejarah Singkat Budi Utomo, Pengertian, Tujuan, Perkembangan dan Berakhirnya Budi Utomo Lengkap – Budi Utomo (Boedi Oetomo) merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr.Soetomo dan para mahasiswa STOVIA lain seperti Goenawan Mangoenkoesoemo…
- Arti Dekonsentrasi Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Dekonsentrasi? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Dekonsentrasi Dekonsentrasi merupakan sebuah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah…
- Pengertian OPEC, Tujuan, Sejarah dan Anggota OPEC… Pengertian OPEC, Tujuan, Sejarah dan Anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Lengkap – OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) atau dalam bahasa Indonesia berarti Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak…
- Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Latar… Perjanjian Renville – Isi Perjanjian Renville, Tokoh Perjanjian Renville, Latar Belakang dan Dampak Perjanjian Renville – Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di…
- Wawasan Nusantara : Pengertian, Fungsi, Tujuan,… Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Wawasan Nusantara? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara ini berasal dari dua kata yakni “wawasan dan…
- Sistem Pemerintahan Presidensial Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Sistem Pemerintahan Presidensial? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem pemerintahan presidensial yang disebut juga dengan sebuah…