Pengertian Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Anggota, Wewenang, Badan Pekerja dan Maklumat Wakil Presiden Lengkap – Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Central Indonesian National Committee adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai 15 Februari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo.
KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Anggota KNIP dan Wewenang KNIP
KNIP terdiri atas 137 anggota, dengan susunan pemimpin:
- Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua
- M. Sutardjo Kartohadikusumo – Wakil Ketua I
- Mr. J. Latuharhary – Wakil Ketua II
- Adam Malik – Wakil Ketua III
Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, wakil persiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi:
- KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).
- Berhubung gentingnya keadaan maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun hingga tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia.
Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP)
Berhubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih dikalangan anggota, dan bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP pada saat itu (BP-KNIP) dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang.
Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga kedudukan ketua diberikan kepada Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim.
Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim tersebut.
BP-KNIP tidak memiliki kantor tetap. Pada saat di Jakarta di Jl. Pejambon dan Jl. Cilacap (1945), saat di Cirebon di Grand Hotel Ribberink (1946), saat di Purworejo di Grand Hotel Van Laar (1947), dan waktu di Yogyakarta di Gedung Perwakilan Malioboro (1948-1950).
Para anggota BP-KNIP tercatat diantaranya yaitu Sutan Syahrir, Mohamad Natsir, Soepeno, Mr. Assaat Datuk Mudo, dr. Abdul Halim, Tan Leng Djie, Soegondo Djojopoespito, Soebadio Sastrosatomo, Soesilowati, Rangkayo Rasuna Said, Adam Malik, Soekarni, Sarmidi Mangunsarkoro, Ir. Tandiono Manoe, Nyoto, Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, Abdoel Moethalib Sangadji, Hoetomo Soepardan, Mr. A.M. Tamboenan, Mr. I Gusti Pudja, Mr. Lukman Hakim, Manai Sophiaan, Tadjudin Sutan Makmur, Mr. Mohamad Daljono, Sekarmadji Kartosoewirjo, Mr. Prawoto Mangkusasmito, Sahjar Tedjasoekmana, I.J. Kasimo, Mr. Kasman Singodimedjo, Maruto Nitimihardja, Mr. Abdoel Hakim, Hamdani, dan lain-lain.
Maklumat Wakil Presiden
Atas usulan KNIP, dalam sidang KNIP pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945, yang dalam diktumnya berbunyi:
“Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.”
Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu, mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Sidang-Sidang KNIP
KNIP telah melakukan beberapa sidang, diantaranya yaitu:
- Sidang Pleno ke-2 di Jakarta tanggal 16-17 Oktober 1945.
- Sidang Pleno ke-3 di Jakarta tanggal 25-27 November 1945.
- Kota Solo pada tahun 1946.
- Sidang Pleno ke-5 di Malang pada tanggal 25 Februari-6 Maret 1947.
- Yogyakarta tahun 1949.
Demikian artikel pembahasan tentang “Pengertian Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Anggota, Wewenang, Badan Pekerja dan Maklumat Wakil Presiden Lengkap“, semoga bermanfaat.
Artikel Paling Populer :
- Pertempuran Ambarawa: Kemenangan Indonesia Melawan Penjajah Pertempuran Ambarawa merupakan aksi rakyat melawan pasukan sekutu yang terjadi di Ambarawa. Pada akhirnya, rakyat Indonesia berhasil menang dan memukul mundur pasukan sekutu. Tetapi dalam prosesnya, perlawanan yang dilakukan tidaklah…
- Pengertian Federasi Dan Konfederasi – Perbedaan,… Pengertian Federasi Dan Konfederasi – Perbedaan, Kelebihan, Kekurangan, Kesatuan, Contoh : Federasi, dari bahasa Belanda, federasi berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang berarti “kesepakatan”. Konfederasi adalah bentuk persatuan antara negara-negara merdeka…
- Sejarah dan Hasil Kongres Pemuda II Pengertian Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Seperti kita telah ketahui, ada tiga butir penting Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa…
- Pergerakan nasional di Indonesia dipelopori oleh Pergerakan nasional di Indonesia dipelopori oleh... A. Golongan militer B. Golongan miskin C. Golongan bangsawan D. Golongan pemuda E. Golongan pelajar Jawaban : E. Golongan pelajar
- Kedatangan Jepang ke Indonesia diterima oleh rakyat… Kedatangan Jepang ke Indonesia diterima oleh rakyat Indonesia karena... A. Jepang berasal dari kawasan Asia B. Jepang telah menjanjikan kemerdekaan C. Jepang bertujuan untuk mengusir imperialisme Barat D. Jepang mengaku…
- Pengertian Demokrasi Terpimpin, Latar Belakang,… Pengertian Demokrasi Terpimpin, Latar Belakang Demokrasi Terpimpin, Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin dan Dampak Demokrasi Terpimpin Di Indonesia – Demokrasi Terpimpin atau Demokrasi Terkelola adalah sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otakrasi. Pemerintah negera dilegitmasi oleh pemilu yang meskipun…
- Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia… Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI oleh.... A. Ir. Soekarno B. Mr. Soepomo C. Mr. Muhamad Yamin D. Mr. Ahmad Subarjo E. Mr. Kasman…
- Pengertian Badan Usaha, Jenis, Bentuk dan Contoh… Pengertian Badan Usaha, Jenis, Bentuk dan Contoh Badan Usaha Terlengkap – Badan Usaha adalah kesatuan hukum (yuridis), teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Seringkali badan usaha…
- Wawasan Nusantara : Pengertian, Fungsi, Tujuan,… Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Wawasan Nusantara? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara ini berasal dari dua kata yakni “wawasan dan…
- Tanggal 1 Agustus 1943, pemerintahan Jepang… Tanggal 1 Agustus 1943, pemerintahan Jepang mengeluarkan pengumuman saiko shikikan yang berisikan... A. Berita Jepang B. Rencana menggabungkan orang-orang Indonesia C. Anjuran pemerintah jepang kepada penduduk Indonesia untuk mengikuti kerja…
- BPUPKI: Sejarah, Tugas, Sidang, serta Anggotanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah salah satu organisasi yang berperan penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Badan yang dikenal pula sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai ini dibentuk oleh Jepang di…
- Pengertian, Jenis-Jenis, Persamaan dan Perbedaan… Pengertian, Jenis-Jenis, Persamaan dan Perbedaan Singkatan dan Akronim Beserta Contohnya Lengkap – Kali ini kita akan membehas tentang singkatan dan akronim, mulai dari pengertian singkatan dan pengertian akronim, macam-macam atau…
- Kemenangan Indonesia Melawan Penjajah Pertempuran Ambarawa merupakan aksi rakyat melawan pasukan sekutu yang terjadi di Ambarawa. Pada akhirnya, rakyat Indonesia berhasil menang dan memukul mundur pasukan sekutu. Tetapi dalam prosesnya, perlawanan yang dilakukan tidaklah…
- Sejarah Lengkap BPUPKI, Pengertian, Tujuan, Anggota,… Sejarah Lengkap BPUPKI, Pengertian, Tujuan, Anggota, Tugas dan Sidang BPUPKI – Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI (Dokuritsu Junbii Chosakai) merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah pendudukan…
- Sejarah Berdirinya Budi Utomo, Pengertian, Tujuan,… Sejarah Singkat Budi Utomo, Pengertian, Tujuan, Perkembangan dan Berakhirnya Budi Utomo Lengkap – Budi Utomo (Boedi Oetomo) merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr.Soetomo dan para mahasiswa STOVIA lain seperti Goenawan Mangoenkoesoemo…
- Sistem Pemerintahan Presidensial Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Sistem Pemerintahan Presidensial? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem pemerintahan presidensial yang disebut juga dengan sebuah…
- Peran PBB Dalam Hak Asasi Manusia Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama dalam mendirikan PBB. Kekejaman, serta genosida pada Perang Dunis II mengakibatkan adanya konsensus bahwa organisasi baru ini harus dapat bekerja untuk dapat mencegah…
- Peristiwa-Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan PPKI pada mulanya beranggotakan 21 orang, kemudian tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota lagi. Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya, Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua, dan Mr. Ahmad Soebarjo…
- Pemerintah Daerah Kali ini akan membahas mengenai Pemerintah Daerah. Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Pemerintah Daerah? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini. Pengertian Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah merupakan…
- 5 Tokoh Utama Pemberontakan APRA Peristiwa APRA atau Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di kota Bandung. Pada peristiwa ini, kelompok milisi yang dipimpin oleh Kapten KNIL Raymond Westering masuk ke kawasan…