Perang Diponegoro : Latar Belakang, Penyebab, Tokoh, Kronologi dan Akhir Perang Diponegoro

Sejarah Perang Diponegoro – Di Indonesia pernah terjadi masa peperangan yang terjadi hampir di semua daerah, salah satunya adalah Perang Diponegoro. Apa itu Perang Diponegoro? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat perang diponegoro, latar belakang, penyebab, proses terjadinya perang diponegoro, berakhirnya dan hasil perang diponegoro secara lengkap.

Pengertian Perang Diponegoro

Perang Diponegoro atau yang dikenal juga dengan Perang Jawa (Inggris:The Java War, Belanda: De Java Oorlog) adalah perang besar dan berlangsung selama lima tahun (1825-1830) di Pulau Jawa, Hindia Belanda (sekarang Indonesia).

Perang Diponegoro ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa kedudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Merkus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro (Bendoro Raden mas Ontowiryo yang merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwana III yang merupakan raja Mataram). Akibat perang diponegoro, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa.

Berbanding terbalik dengan perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Akan tetapi, meski Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara (sekitar Rembang dan Lasem) menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam.

Latar Belakang Perang Diponegoro

Berikut ini latar belakang terjadinya perang diponegoro, diantaranya yaitu:

Pemerintahan Daendels dan Raffles

Perseteruan pihak keraton Jawa dengan Belanda dimulai sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meski Daendels hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris (saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis), tapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak keraton Jawa.

Daendels memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara (wilayah Jawa di timur Yogyakarta) yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo (1810), Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton (1811). Akan tetapi, pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda.

Meski awalnya Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Bingley Raffles memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwana II, pasukan Inggris akhirnya menyerbu Keraton Yogyakarta (19-20 Juni 1812) yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwana II turun tahta secara tidak hormat dan digantikan putra sulungnya, yaitu Sultan Hamengkubuwana III. Perisitwa ini dikenal dengan nama Geger Sepehi. Inggris memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi Perjanjian Wina (1814) di bawah Gubernur Jenderal Belanda van der Capellen. Pada masa pemerintahan Inggris, Hamengkubuwana III wafat dan digantikan putranya, adik tiri Pangeran Diponegoro, yaitu Hamengkubuwana IV yang berusia 10 tahun (1814), sedangkan Paku Alam I menjadi adipati di Puro Kadipaten Pakualaman sekaligus wali raja, sedangkan Patih Danuredjo III bertindak sebagai wali raja.

Pengangkatan Hamengkubuwana V dan Pemerintahan Smissaert

Pada tanggal 6 Desember 1822, pada usia 19 tahun Hamengkubuwana IV mangkat. Ratu Ageng (permaisuri Hamengkubuwana II) dan Gusti Kangjeng Ratu Kencono (permaisuri Hamengkubuwana IV) memohon dengan sangat pada pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putra Hamengkubuwana IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwana V serta tidak lagi menjadikan Paku Alam sebagai wali. Pangeran Diponegoro selanjutnya diangkat menjadi wali bagi keponakannya bersama dengan Mangkubumi.

Residen baru Yogyakarta pengganti Nahuys, Jonkheer Anthonie Hendrik Smissaert bertindak keterlaluan dengan terlibat dalam penunjukan Sultan pada bulan Juni 1823. Penunjukan tersebut untuk menggantikan Sultan Hamengku Buwono III yang meninggal mendadak. Smissaert duduk di atas tahta seraya menerima sembah dan bakti para bupati mancanagara dalam lima upacara Garebeg selama 31 bulan masa jabatannya sebagai Residen. Di mata orang Jawa hal ini adalah penghinaan terhadap martabat mereka. (Peter Carey: 2014)

Pangeran Diponegoro memang tetap menerima posisi sebagai Wali Sultan bersama Mangkubumi, Ratu Ageng dan Ratu Kencono (Ibunda Sultan balita). Akan tetapi, posisi Pangeran semakin tidak dianggap. Smissaert mengabaikan pendapat Pangeran Diponegoro dalam persoalan ganti rugi sewa tanah yang dapat membawa Kesultanan pada kebangkrutan.

Menindaklanjuti pengamatan Van der Graaf pada tahun 1821 yang melihat para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman, van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Keraton Yogyakarta terancam bangkrut karena tanah yang disewa adalah milik keraton sehingga pada saat itu Pangeran Diponegoro terpaksa meminjam uang kepada Kapitan Tionghoa di Yogyakarta. Smissaert berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahuys atas perkebunan di Bedoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Penyebab utama putusnya hubungan tersebut yaitu tindakan Ratu Ageng (ibu tiri pangeran) dan Patih Danurejo yang pro kepada Belanda. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya yang berada di Tegalrejo untuk membahas mengenai kemungkinan pemberontakan pada pertengahan Agustus. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak Puwasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan.

Mulainya Perang

Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smissaert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Akan tetapi, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smissaert sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo sehingga memuncak di bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang.

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 1825, pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa-Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Meski kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga Desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo, dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak lima kilometer arah barat dari Kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Guwosari Pajangan Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya, sedangkan Raden Ayu Retnaningsih (selir yang paling setia menemani Pangeran setelah dua istrinya wafat) dan pengiringnya menempati Goa Putri di sebelah Timur.

Penyerangan di Tegalrejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga golongan priyayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang, dengan semangat “Sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi tekan pati”; “sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati”. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri. Perjuangan Diponegoro dibantu Kyai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam perang jawa ini Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan I.S.K.S. Pakubowono VI serta Raden Tumenggung Prawirodigdoyo Bupati Gagatan.

Perang Sabil

Bagi Diponegoro dan para pengikutinya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang Jawa murtad. Sebagai seorang muslim yang saleh, Diponegoro merasa tidak senang terhadap religiusitas yang kendur di istana Yogyakarta akibat pengaruh masuknya Belanda, disamping kebijakan-kebijakan pro Belanda yang dikeluarkan istana. Infiltrasi pihak Belanda di istana telah membuat Keraton Yogyakarta seperti rumah bordil. Di lain pihak, Smissaert menulis bahwa Pangeran Diponegoro semakin lama semakin hanyut dalam fanatisme dan banyak anggota kerajaan yang menganggapnya kolot dalam beragama.

Dalam laporannya, Letnan Jean Nicolaas de Thierry menggambarkan Pangeran Diponegoro mengenakan busana bergaya Arab dan serban yang seluruhnya berwarna putih. Busana tersebut juga dikenakan oleh pasukan Diponegoro dan dianggap lebih penting dibandingkan busana adat Jawa meski perang telah berakhir. Laporan Paulus Daniel Portier, seorang indo, menyebutkan bahwa para tawanan perang Belanda memperoleh ancaman nyawa jika tidak bersedia masuk Islam.

Penyebab Perang Diponegoro

Ada 2 penyebab terjadinya perlawanan diponegoro yaitu sebab umum dan sebab khusus

Penyebab umum terjadinya perang diponegoro diantaranya yaitu:

  • Timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama, karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam
  • Wilayah kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha Pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan.
  • Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan
  • Sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton.
  • Para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824.
  • Kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak.
    a. Pajak tanah
    b. Pajak jumlah pintu
    c. Pajak ternak
    d. Pajak pindah rumah
    e. Pajak pindah nama
    f. Pajak menyewa tanah atau menerima jabatan

Selain itu, adanya pemasangan patok oleh Belanda untuk membangun jalan yang melintasi tanah dan juga makan leluhur pangeran diponegoro di Tegalrejo, pemasangan tersebut terjadi tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro.

Sebab khusus terjadinya perang diponegoro adalah provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah pangeran Diponegoro juga membongkar makam keramat. Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda dan lebih memilih untuk ke Tegalrejo dan memusatkan perhatian pada perkembangan keagamaan. Hal tersebut membuat pangeran marah dan membangun pertahanan di Selarong dan dukungan kepada Diponegoro datang dari mana-mana yang membuat pasukan Diponegoro menjadi lebih kuat.

Untuk itu, Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya.

Kronologi dan Akhir Perang Diponegoro (1825-1830)

Pada saat Sultan Hamengku Buwono IV yang memimpin Kerajaan Yogyakarta wafat, kemenakannya, Sultan Hamengku Buwono V yang baru berusia 3 tahun, diangkat menjadi penguasa. Namun pada prakteknya, pemerintahan kerajaan dilaksanakan oleh Patih Danuredjo, seseorang yang mudah dipengaruhi dan tunduk kepada Belanda. Belanda dianggap mengangkat seseorang yang tidak sesuai dengan pilihan/adat keraton.

Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokan jalan itu melewati Tegalrejo. Rupanya di salah satu sektor, Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro (RM Ontowiryo). Hal ini membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencabut patok-patok yang melewati makam tersebut. Namun Belanda tetap memasang patok-patok tersebut bahkan yang sudah jatuh sekalipun. Karena kesal, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak.

Belanda yang memiliki alasan untuk menangkap Pangeran Diponegoro karena dinilai telah memberontak. Pada 20 Juli 1825 Belanda mengepung kediaman beliau di Tegalrejo. Terdesak, Pangeran beserta keluarga dan pasukannya menyelamatkan diri menuju barat hingga Desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo, dan meneruskan ke arah selatan hingga tiba di Goa Selarong yang terletak 5 kilometer arah barat dari Kota Bantul.

Baca Juga :  Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore : Kehidupan, Raja, Peninggalan dan Keruntuhannya

Sementara itu, Belanda yang tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, membakar habis kediaman Pangeran. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Guwosari Pajangan Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah Barat yang disebut Goa Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaan beliau. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih (selir yang paling setia menemani Pangeran setelah dua istrinya wafat) dan pengiringnya menempati Goa Putri di sebelah Timur. Setelah penyerangan itu, dimulai suatu perang besar yang akan berlangsung 5 tahun lamanya.

Di bawah kepemimpinan Diponegoro, rakyat pribumi bersatu dalam semangat Sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi tekan patisejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Selama perang, sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu Kyai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam perang jawa ini Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan I.S.K.S. Pakubowono VI serta Raden Tumenggung Prawirodigdoyo Bupati Gagatan.

Dalam perjuangannya, Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dari rakyat, ulama juga kaum bangsawan. Dari kaum bangsawan ada Pangeran Mangkubumi, Pangeran Joyokusumo dan lain-lain. Sedangkan kaum ulama ada Kiai Mojo, Haji Mustopo, Haji Badaruddin dan Alibasha Sentot Prawirodirdjo.

Dalam usaha membangkitkan semangat juang, Kiai Mojo selalu membakar keberanian para pejuang. Beliau menetapkan bahwa tujuan perang ini adalah Jihad yang harus dilakukan semua umat Islam untuk melawan orang-orang yang menyebabkan penderitaan dan kehancuran disegala bidang.

Pada tahun 1825-1826, pasukan Pangeran Diponegoro mendapat banyak kemenangan. Daerah Pacitan berhasil dikuasai pada tanggal 6 Agustus 1825, menyusul kemudian Purwodadi pada tanggal 28 Agustus 1825. Pertempuran semakin meluas meliputi Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, Kertosono dan lain-lain. Pangeran Diponegoro menugaskan Pangeran Adiwinoto dan Mangundipuro memimpin perlawanan di daerah Kedu, Pangeran Abubakar dan Tumenggung Joyomustopo, mengadakan perlawanan di daerah Lowanu, sedangkan untuk daerah Kulonprogo diserahkan kepada Pangeran Adisuryo dan anaknya Pangeran Sumenegoro untuk memimpin perjuangan, Tumenggung Cokronegoro di wilayah Gemplong, untuk wilayah sebelah utara kota Jogjakarta perjuangan dikomandoi oleh paman Diponegoro yaitu Pangeran Joyokusumo, beliau dibantu oleh Tumenggung Surodilogo, di bagian timur kota Jogjakarta diembankan kepada Suryonegoro dan Suronegoro, markas besar di selarong dipimpin oleh Joyonegoro Sumodiningrat dan juga Joyowinoto, sedangkan untuk daerah Gunung kidul dipimpin oleh Pangeran Singosari dan Warsokusumo, di daerah Pajang pimpinan perang diembankan kepada Mertoloyo, Wiryokusumo, Sindurejo dan Dipodirjo, di daerah sukowati juga ditempatkan pasukan perlawanan yang dipimpin oleh Kartodirjo, wilayah strategis Semarang dipimpin oleh Pangeran Serang, sedangkan untuk daerah Madiun, Magetan dan Kediri, dipimpin oleh Mangunnegoro.

Pada tanggal 28 Juli 1826 pasukan Alibasha Sentot Prawirodirdjo mendapat kemenangan diwilayah Kasuran. Pada tanggal 30 Juli 1826, Pangeran Diponegoro memenangkan pertempuran di wilayah Lengkong. Kemudian pada 28 Agustus 1826, Pangeran Diponegoro mendapat kemenangan yang gemilang di Delanggu. Oleh rakyat, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdulhamid Cokro Amirulmukminin Sayidin Panotogomo Kalifatullah Tanah Jowo.

Tidak terhitung berapa kerugian yang diderita oleh Belanda akibat perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh pasukan Belanda dalam menghadapi perang gerilya. Akhirnya pada tahun 1827, Jenderal De Kock menggunakan siasat Benteng Stelsel. Siasat ini untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan jalan membangun benteng-benteng sebagai pusat pertahanan dan untuk memutuskan hubungan pasukan Diponegoro dengan daerah lain.

Belanda juga mendatangkan bala bantuan dari Sumatra Barat untuk menghadapi perlawanan pasukan Diponegoro. Taktik lain yang digunakan Belanda untuk melemahkan pasukan Pangeran Diponegoro adalah mendekati para pimpinan pasukan agar mau menyerah dan memihak Belanda. Siasat ini berhasil, Pangeran Notodiningrat putra Pangeran Mangkubumi menyerah pada tanggal 18 April 1828. Pangeran Aria Papak menyerah pada bulan Mei 1828. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1828, Kiai Mojo berunding dengan Belanda. Perundingan dilakukan di desa Mlangi. Perundingan gagal dan Kiai Mojo ditangkap kemudian diasingkan ke Minahasa hingga akhirnya wafat pada tahun 1849.

Pemimpin lainnya yang masih gigih berjuang adalah Alibasha Sentot Prawirodirdjo. Pada tanggal 20 Desember 1828 berhasil menyerang benteng Belanda di daerah Nanggulan. Untuk menghadapi perlawanan Sentot, Jenderal De Kock melakukan pendekatan agar ia mau berunding. Belanda kemudian minta bantuan dari Pangeran Ario Prawirodiningrat, bupati Madiun untuk membujuk Sentot. Usaha tersebut berhasil, pada tanggal 17 Oktober 1829 diadakan perundingan perdamaian dengan syarat yaitu Sentot tetap menjadi pemimpin pasukan dan pasukannya tidak dibubarkan, selain itu ia dan pasukannya tetap diperbolehkan mengenakan sorban. Pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot dan pasukannya memasuki kota Jogjakarta. Kemudian oleh Belanda dikirim ke Sumatra Barat. Karena ia kemudian bergabung dengan kaum Padri, Sentot ditangkap dan dibuang ke Cianjur lalu dipindahkan ke Bengkulu sampai akhirnya meninggal tahun 1855.

Dengan menyerahnya Sentot, kekuatan Pangeran Diponegoropun semakin berkurang. Apalagi setelah putranya yang bernama Pangeran Dipokusumo menyerah pada Belanda di tahun 1830. Meski sudah banyak yang menyerah tetapi Pangeran Diponegoro masih tetap bertahan melakukan perlawanan. Pada 21 September 1829, Belanda mengeluarkan pengumuman bahwa siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro akan mendapat hadiah 20.000 ringgit, tapi usaha ini tidak berhasil. Setelah berjuang dengan gigih akhirnya Pangeran Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda pada tanggal 8 Maret 1830 dengan pasukannya yang masih setia telah memasuki wilayah Magelang.

Namun, Pangeran Diponegoro minta perundingan diundur karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pertemuan pertama antara Pangeran Diponegoro dengan pihak Belanda yang diwakili Kolonel Cleerens dilakukan pada 16 Februari 1830 di desa Remo Kamal, ditetapkan jika perundingan mengalami kegagalan, Pangeran Diponegoro diperkenankan kembali ke markasnya.

Pada tanggal 28 Maret 183, dilakukan perundingan berikutnya di rumah Residen Kedu. Perundingan tidak mencapai kata sepakat. Jenderal De Kock ternyata mengingkari janjinya karena pada saat Pangeran Diponegoro hendak meninggalkan meja perundingan, beliau ditangkap oleh pasukan Belanda. Hari itu juga Pangeran Diponegoro diasingkan ke Ungaran lalu dibawa ke Gedung Karesidenan Semarang, dan langsung ke Batavia menggunakan kapal Pollux pada 5 April.

Pada tanggal 11 April 1830, kapal sampai di Batavia dan ditawan di Stadhuis. Sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. Pada 30 April 1830 keputusan pun keluar, Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Retnoningsih, Tumenggung Diposono dan istri, serta para pengikut lainnya seperti Mertoleksono, Banteng Wereng, dan Nyai Sotaruno akan dibuang ke Manado. Pada 3 Mei 1830, Pangeran Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado dan ditawan di benteng Amsterdam. Pada tahun 1834, mereka dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Makassar.

Akibat perang diponegoro, Belanda mengalami kerugian yang sangat besar dari tenaga dan biaya. Tercatat setidaknya 8000 prajurit belanda tewas dan sekitar 7000 penduduk pribumi menjadi korban serta biaya perang diponegoro ini menghabiskan sekitar 20 ribu gulden lebih.

Demikian pembahasan tentang perang diponegoro, latar belakang, penyebab, proses terjadinya perang diponegoro, berakhirnya dan hasil perang diponegoro secara lengkap. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti postingan lainnya.